Cyber Ethics / Computer Ethics


Etika komputer (Computer Ethic) adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari 2 suku kata yaitu etika (bahasa Yunani: ethos) adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat dan komputer (bahasa Inggris: to compute) merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas.

Sejarah Etika Komputer

Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973 Penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi.

Dowload Materi Selengkapnya di Link berikut ini:

Cyberlaw – Etika Komputer

Iklan

Cyberlaw – Tugas Membuat Makalah Ponografi & Aspek Hukumnya

Cyberlaw – Tugas Membuat Makalah Ponografi & Aspek Hukumnya.

Tugas dapat mengangkat salah satu kasus yang terjadi diindonesia. Diharapkan setiap kelompok memilih judul/kasus yang berbeda-beda. Tugas minimal setara 1 halaman kertas A4 (1.5 Spasi)  diluar gambar.

Tugas ini merupakan tugas kelompok. Makalah dalam bentuk postingan diblog. Setelah selesai membuat diharapkan mengomentari postingan ini dengan meninggalkan Link postingan makalah tersebut.

 

Soal UTS Cyberlaw 2010

1. Asas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban, disebut:.
a. Passive nationality
b. Protective principle
c. Subjective territoriality
d. Objective territoriality
e. Nationality

2. Asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan, disebut:

a. Passive nationality
b. Protective principle
c. Subjective territoriality
d. Objective territoriality
e. Nationality

Baca lebih lanjut

Penegakan Hukum E-Commerce

cyberlawPenegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cybercrime khususnya kejahatan e-commerce. Banyak faktor yang menjadi kendala, oleh karena itu aparatur penegak hukum harus benar-benar menggali, menginterpretasi hukum-hukum positif yang ada sekarang ini yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan e-commerce.

Penyelidikan dan penyidikan selalu mengalami jalan buntu dan atau tidak tuntas dikarenakan beberapa hal, yang terutama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh penegak hukum, karena penanganan kejahatan ini memerlukan keterampilan khusus dari penegak hukum.

Dalam menghadapi perkembangan di masyarakat, yang didalamnya termasuk juga tenologi, RUU KUHP tampak menyadari, hal ini ternyata dalam ketentuan pasal 1 Ayat (3). Dalam konsep RUU KUHP 1991/1992 Pasal 1 ayat (1) masih mempertahankan asas legalitas. Pada ayat (3) bunyinya : “ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.
Dari hal tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa ada kejahatan yang dapat dijerat dan ada yang tidak, maka diperlukan adanya keberanian hakim untuk menafsirkan undang-undang, walaupun hakim selalu dibayang-gayangi oleh pasal 1 KUHP, namun hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang telah masuk ke pengadilan.

Dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman, tertera jelas bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Dari ketentuan ini sesungguhnya mendorong bahkan memberikan justifikasi untuk interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan undang-undang, bahkan ada ancaman bila menolak dapat dituntut (dihukum). Dalam mengisi kekosongan Hukum, hakim untuk sementara dapat melakukan interpretasi.

Baca lebih lanjut

Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang e-commerce

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang berperan dalam e-commerce adalah sebagai berikut :
Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Baca lebih lanjut

Aspek Hukum Perlindungan Anak terhadap Pornografi

Pada postingan ini dibahas tentang aspek hukum perlindungan anak terhadap pornografi yang meliputi latar belakang, akses pornografi pada anak, dampak pornografi pada anak dan undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan anak terhadap pornografi.

Latar Belakang

Pada bagian penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian negara menjamin bahwa kewajiban yang sama menurut hukum. Hal yang demikian berarti negara ingin mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan ketentraman rakyat atau masyarakatnya. Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Rasa tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Jika kreatifitas masyarakat dapat terus berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, serasi, selaras, dan seimbang dengan keadaan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen yang produktif yang memiliki potensi di dalam upaya mendukung pembangunan nasional, namun ada suatu komponen yang sangat penting yang sangat dibutuhkan agar dalam
pembangunan dapat berjalan berkesinambungan namun juga sering diabaikan dalam masyarakat, yaitu anak. Anak merupakan cikal bakal yang berpotensi untuk dididik menjadi manusia yang dewasa, kreatif, dan produktif untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi. selaras, seimbang, dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan, oleh karena it u menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memberi, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak agar dalam perkembangan diri anak tidak terganggu oleh adanya gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan anak untuk selanjutnya yang dapat merugikan anak itu sendiri, keluarganya, masyarakat, serta bangsa dan negara. Baca lebih lanjut